jenis-jenis kontrasepsi

NAMA : MUTAHHARAH
NIM : 704 000 090 20
A. PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Salah satu modal dasar pembangunan nasional yang dimiliki oleh rakyat dan bangsa Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar. Jumlah Penduduk yang besar tersebut jika dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar dan sangat menguntung¬kan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang. Untuk itu GBHN 1983 mengamanatkan kebijaksanaan kependudukan yang me¬nyeluruh yang dituangkan dalam program-program kependudukan dan keluarga berencana yang terpadu untuk menunjang pening¬katan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan bangsa serta tujuan-tujuan pembangunan lainnya.
Penduduk Indonesia pada tahun 1985 diperkirakan sebesar 164,0 juta dengan pertumbuhan per tahun antara 1980 - 1985 sebesar 2,1%. Dari jumlah penduduk tersebut sekitar 60,9% tinggal di pulau Jawa yang mempunyai luas 6,9% dari luas ne¬gara Indonesia. Keadaan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi sementara persebaran antar daerah kurang merata.
Sehubungan dengan keadaan penduduk Indonesia tersebut, perlu terus ditingkatkan $paya pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk serta peningkatan kualitas penduduk me¬lalui usaha-usaha antara lain di bidang pendidikan dan latih¬an, kesehatan, perbaikan gizi serta penyediaan lapangan kerja.
Kebijaksanaan pembangunan juga diarahkan untuk menurun¬kan tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk. Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut, telah dirumuskan kebijaksanaan ke-luarga berencana untuk mempercepat penurunan tingkat kelahir-an, sekaligus juga diarahkan untuk mempercepat penerimaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS) sebagai cara hidup yang layak dan bertanggung jawab. Kebijaksanaan tersebut selanjutnya telah dipadukan dengan kebijaksanaan pembangunan sektor-sektor yang langsung maupun tidak lang-sung berpengaruh terhadap penurunan tingkat kelahiran.
Konperensi Kependudukan dan Pembangunan tahun 1994 (ICPD), di Cairo menyepakati pendekatan baru yang berbeda dengan pendekatan Pembangunan Kependudukan sebelumnya. Pembangunan kependudukan yang sebelumnya lebih menekankan pada pendekatan demografis atau kuantitas, diubah menjadi pendekatan yang lebih menekankan pada berbagai hubungan keterkaitan antara penduduk dan pembangunan. Selain itu pendekatan ini lebih memberikan perhatian pada kebutuhan dari perempuan dan pria daripada memberikan perhatian terhadap tercapainya target-target demografis. Keterikatan dengan “Convention on Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)“, menuntut penyelenggaraan program KB dan kesehatan reproduksi yang lebih berorientasi pada aspek keadilan dan kesetaraan gender. Perubahan lingkungan strategis seperti, hak azasi manuasia, hak reproduksi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah mengubah paradigma Program KB Nasional dari orientasi demografis, pendekatan target, mobilisasi, dan peranan provider yang lebih besar, kearah paradigma baru. Paradigma baru tersebut lebih menekankan kepada pemenuhan hak-hak azasi manusia khususnya hak-hak reproduksi, pemenuhan terhadap kebutuhan pelanggan, lebih mengutamakan kualitas, dan integrasi pelayanan KB dengan pelayanan kesehatan reproduksi.
GBHN 1999 menegaskan bahwa selain pengendalian kelahiran dan penurunan kematian, diperlukan upaya peningkatan kualitas program KB agar terwujud penduduk Indonesia yang berkualitas. Progam Pembangunan Nasional (Propenas) menetapkan bahwa ada 4 (empat) program pokok yang berkaitan dengan Program KB. Program-program tersebut adalah Program Pemberdayaan Keluarga, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Keluarga Berencana, dan Program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB. Keberhasilan program KB nasional selama ini terukur dari Pada tahun 1987/88 kebijaksanaan dan program keluarga berencana diarahkan pada langkah-langkah antara, lain sebagai berikut:
a. Meningkatkan penerangan dan motivasi keluarga berencana. untuk mendorong tumbuhnya kesadaran akan kebutuhan ter¬hadap keluarga berencana sebagai bagian dari kebutuhan kehidupan mereka.
b. Meningkatkan upaya pelembagaan keluarga berencana mela-lui keikutsertaan masyarakat secara kreatif dan aktif dalam program kependudukan dan keluarga berencana untuk mendorong kesiapan masyarakat untuk mengambil alih peran pengelolaan program.
c. Membina dan mengembangkan pengertian, kesadaran dan per¬ubahan sikap serta tingkah laku yang bertanggungjawab dan rasional terhadap masalah kependudukan dan keluarga berencana bagi generasi muda baik yang berada di bangku sekolah maupun yang tidak.
d. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis operasio¬nal para pengelola dan pelaksanaan program keluarga be¬rencana.
e. Memantapkan kesertaan dalam program KB dengan mendorong pemakaian alat kontrasepsi yang lebih efektif dengan tingkat perlindungan terhadap kehamilan yang lebih tinggi.
f. Memantapkan pemakaian alat kontrasepsi terutama bagi me¬reka yang tinggal di daerah yang sukar dijangkau dan daerah transmigrasi.
g. Meningkatkan keterpaduan dengan program pembangunan lainnya baik dalam bentuk keterpaduan program maupun keterpaduan struktural untuk memelihara kesertaan serta meningkatkan kesejahteraan peserta keluarga berencana.
Gerakan Keluarga Berencana yang kita kenal sekarang ini bermula dari kepeloporan beberapa orang tokoh, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada awal abad ke-19, di Inggris, upaya Keluarga Berencana mula-mula timbul atas prakarsa sekelompok orang yang menaruh perhatian pada masalah kesehatan ibu. Diantara pelopor Keluarga Berencana itu, Dr. Sulianto Sarosa dari Yogyakarta pada tahun 1952 menganjurkan para ibu untuk membatasi kelahiran mengingat AKB yang cukup tinggi.
Program Keluarga Berencana mengalami perkembangan pesat, baik ditinjau dari sudut tujuan, ruang lingkup geografis, pendekatan, cara operasional, dan dampanya terhadap pencegahan kelahiran. Program Keluarga Berencana dilakukan untuk menjarangkan kehamilan dengan cara pemakaian alat kontrasesi.
Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya itu dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen. Penggunaan kontrasepsi merupaan salah satu variabel yang mempengaruhi fertilitas. Di zaman modern saat ini, bidan dalam memberikan suhannya dihadapkan dengan mitos-mitos tentang perilaku masyarakat dalam menjalani kehamilan, persalinan, dan nifas. Dimana ada beberapa mitos yang bertentangan dengan kesehatan reproduksi
Untuk mewujudkan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (NKKBS), maka pelaksanaan program keluarga beren¬cana dipadukan dengan program pembangunan lainnya baik dalam bentuk keterpaduan program maupun keterpaduan struktural. Mengingat adanya saling keterkaitan antara program keluarga berencana dengan program pembangunan lainnya seperti keter¬kaitan ekonomi, sosial dan budaya, maka diperlukan adanya ke-terpaduan struktural. Sejalan dengan hal tersebut, dibentuk forum komunikasi mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Di tingkat pusat terbentuk Forum Konsultasi Unit Pelaksana (FKU), di Propinsi, Kabupaten/Kecamatan berupa Kelompok Kerja Fungsional (Pokjanal), di Kecamatan berupa Tim Operasional Keluarga Berencana (Top KB) sedangkan di tingkat Desa berupa Tim Pembina LKMD. Dengan adanya forum komunikasi tersebut berbagai pihak dapat secara langsung mengutarakan masalah yang terjadi serta mencari penyelesaian secara bersama.
B. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA
Program Pemberdayaan Keluarga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Keberhasilan program ini ditandai oleh menurunnya jumlah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, meningkatnya jumlah keluarga yang dapat mengakses informasi dan sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan keluarganya, meningkatnya kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak dan menurunnya disharmoni dan tindak kekerasan dalam keluarga. Untuk mencapai sasara kinerja tersebut dilaksanakan kegiatan program sebagai berikut:
1. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Program ini bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat, semangat serta ketrampilan keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif, melalui upaya perluasan dan cakupan program dan sekaligus meningkatkan kualitas UPPKS, melalui upaya sebagai berikut;
a. Pembinaan kelompok UPPKS, bertujuan untuk terselenggaranya kemandirian kelompok UPPKS, sebagai kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan keluarga (istri) akseptor KB dalam usaha mereka untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
b. Pembinaan permodalan skim Kukesra dan Kukesra Mandiri, sebagai bagian usaha fasilitasi keluarga dalam mengakses permodalan.
c. Perluasan cakupan informasi dan akses sumberdaya ekonomi khususnya terhadap keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I, yang meliputi usaha fasilitasi akses pemasaran prosuksi hasil kelompok usaha ekonomi produktif keluarga ke pasar. Dilakukan melalui bekerjasama dengan pihak BUMN dan swasta.
2. Peningkatan Ketahanan Keluarga
Tujuan program ketahanan keluarga adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga agar memiliki keuletan, ketangguhan dan kemampuan fisik material dan psikis spritual guna mengembangkan diri dan keluarganya secara mandiri sehingga keluarga mampu menangkal pengaruh budaya asing yang negatif dan mencegah serta menanggulangi penyalahgunaan NAPZA oleh anggotanya. Adapun kegiatan yang dialksanakan antara lain;
a. Bina Keluarga (BKB, BKR dan BKL) bertujuan untuk meningkatkan kesertaan keluarga dalam kegiatan pembinaan keluarga sehingga dapat meningkatkan akses informasi yang membutuhkannya. Kegiatannya antara lain dilakukan melalui usaha penumbuh kembangan anak, pembinaan karakter sejak dini.
b. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran keluarga dalam pemeliharaan mutu lingkungan fisik maupun social sehingga dapat tercipta hubungan harmonis dalam keluarga dan lingkungannya
C. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
Program Kesehatan Reproduksi Remaja bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga guna mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang.
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, akan dilakukan beberapa kegiatan srtrategis sebagai
berikut :
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dari pengelola program kesehatan reproduksi remaja (KRR) ditingkat propinsi dan kabupaten/kota.
2. Pengembangan/pembinaan pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja di setiap propinsi.
3. Pengembangan/penyebarluasan prototipe materi KIE kesehatan reproduksi remaja (KRR) di
4. tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

D. PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Program Keluarga Berencana bertujuan untuk memenuhi permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran yang pada akhirnya meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga-keluarga kecil berkualitas. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2002 ini, B mencakup perlindungan hak-hak reproduksi dalam penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah-masalah kesehatan reproduksi, dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
a. Perlindungan Hak-hak Reproduksi mencakup pengambilan keputusan tentang proses reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaaan dan kekerasan, seperti hak-hak azasi manusia pada umumnya.
b. Penyelenggaraan Jaminan dan Pelayanan KB, diarahkan untuk memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB & KR. Setiap pelayanan KB & KR baik yang diselenggarakan melalui jalur pemerintah maupun swasta dan LSOM,
c. Peningkatan Partisipasi Pria, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan informasi dan pelayanan KB & KR yang lebih berwawasan kesetaraan dan keadilan gender.
d. Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, bertujuan untuk meningkatkan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi melalui penanggulangan HIV/AIDS, Penyakit Menular Seksual serta pningkatan kesehatan seksual dan penanggulangan keluarga infertile (tidak subur).
e. Upaya Peningkatan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi Dan Anak, dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga tentang perencanaan kehamilan.
E. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN JARINGAN KB
1. Pengembangan Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, diarahkan untuk mempengaruhi para pengambil keputusan dalam membuat dan memyempurnakan kebijakan publik yang berkaitan dengan program KB Nasional, agar setiap keputusan, peraturan, perundang-undangan dalam bentuk kebijakan publik dapat menguntungkan dan mendukung terhadap upaya mewujudkan keluarga berkualitas.
2. Peningkatan Institusi dan Peranserta Masyarakat, Peningkatan institusi dan peranserta masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keluarga berkualitas melalui peningkatan kepedulian, peranserta masyarakat dan kemandirian dalam Program KB Nasional.
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, kegiatan guna menunjang peningkatan kinerja operasional program melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan (termasuk pengarua utaman gender dalam program KB nasional.
4. Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Anggaran, diarahkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program KB & KR dan KS & PK dengan memfokuskan pada usaha-usaha terselenggaranya pengelolaan keuangan, inventarisasi kekayaan negara dan penyusunan serta perencanaan program KB Nasional secara searah, terkendali dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Pencatatan dan Pelaporan Program KB Nasional, termasuk kegiatan pengembangan cakupan jaringan dan sistem teknologi informasi keluarga sejahtera.



DAFTAR PUSTAKA

http://www.scribd.com/doc/31708276/Program-KB-Di-Indonesia
http://www.bkkbn.go.id/Webs/index.php
http://www.tubasmedia.com/berita/kb-bukan-hanya-untuk-perempuan/
http://www.puzip.com/contoh_variabel_penelitian_manajemen_program_kb.html
http://ihramsulthan.com/topik/program+kb+pdf.html